Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI) mengusulkan perubahan keempat terhadap Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Rancangan Undang-Undang (RUU Minerba) tersebut memuat sejumlah perubahan.
Salah satunya mengenai ketentuan Perpanjangan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.
Dari dokumen RUU Minerba yang dimiliki Hukumonline, ketentuan dalam Pasal 169A ayat (1) mengubah ketentuan KK dan PKP2B yang ingin melakukan perpanjangan menjadi IUPK yang sebelumnya diberikan jaminan perpanjangan, menjadi diberikan perpanjangan.















