Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan merevisi Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU 28/2014). Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira mengatakan bakal mengubah aturan pencipta lagu yang tidak terdaftar pada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dapat mengklaim royalti dalam jangka waktu dua tahun.
Aturan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 56 of 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (PP 56/2021) dinilai bertentangan dengan Pasal 58 UU 28/2014. Hal ini juga tak sejalan dengan hak ekonomi atas suatu ciptaan.
Ini tentu bertentangan dengan upaya perlindungan hak ekonomi dari sebuah ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 UU 28/2014, kata Andreas kepada Hukumonline.















