Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana menghapus mekanisme komisi banding dalam perubahan terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UU 31/2021). Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Desain Industri, Mufti Aiman Nurul Anam, mengatakan sengketa dalam pendaftaran desain industri dapat dilakukan satu pintu melalui pengadilan niaga.
Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu berpendapat dengan dihapusnya komisi banding diharapkan dapat membuat proses penyelesaian sengketa pendaftaran desain industri menjadi lebih cepat dan efisien. Jangan sampai desain industri yang dibuat rakyat, yang diajukan rakyat, terhambat karena adanya komisi banding itu, ujarnya pada Rabu (3/6).















