Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian akan merevisi Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021). Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Koordinator Perekonomian, I Ktut Hadi Priatna mengaku, rencana tersebut tengah dikoordinasikan antara Kementerian Koordinator Perekonomian dengan Kementerian/Lembaga lain.
Beberapa substansi yang akan direvisi, lanjut I Ktut, antara lain mengenai ketentuan persyaratan dasar perizinan berusaha, terutama mengenai persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan persetujuan bangunan gedung. Substansi lainnya yang akan direvisi terkait sinkronisasi antara sistem OSS (Online Single Submission) dengan INSW (Indonesia National Single Window) khususnya terkait ekspor impor agar tidak muncul dua sistem yang menangani sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.















