Pemerintah masih menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021). Salah satu ketentuan yang diubah adalah pengaturan khusus mengenai Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU).
Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Satya Bhakti Parikesit mengatakan perubahan PB UMKU bertujuan agar kesulitan yang sering terjadi pada pemenuhan kriteria persyaratan dasar tidak kembali terjadi. Kita gak akan berproses pada perizinan berusahanya sesuai dengan kegiatan usahanya kalau dalam persyaratan dasar ini masih ada permasalahan terus-menerus, jelasnya.















