Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah memberikan sejumlah usulan perubahan dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Salah satu usulan perubahan adalah mekanisme pengurusan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) atau yang dikenal sebagai izin lokasi.
Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Rahma Julianti mengungkapkan dalam revisi PP No. 5/2021 diusulkan perubahan mengenai skema penerbitan KKPR dengan penilaian meliputi jangka waktu Service Level Agreement (SLA), pelaksanaan validasi dokumen yang terpisah dari tahap pendaftaran, ketentuan perbaikan dokumen, pemberlakukan fiktif positif penerbitan pertimbangan teknis pertanahan (PTP), dan perubahan pada mekanisme surat perintah setor (SPS) untuk pembayaran PNBP.
Secara garis besar KKPR ini ada beberapa tipologi, dan untuk revisi PP 5/2021 ini fokus kami untuk KKPR dengan penilaian (non-otomatis), jelasnya.















