Pemerintah tengah merumuskan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) (secara bersama-sama disebut PP 5/2021). Berdasarkan evaluasi Kemenko Perekonomian terdapat tiga hambatan yang tercipta dari PP 5/2021 yaitu disharmonisasi regulasi, pengaturan yang berlebihan, dan beban terhadap ekonomi yang tinggi.
Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan penyelesaian revisi PP 5/2021 untuk menjaga momentum reformasi birokrasi dari UU Ciptaker. Arahan Presiden sudah jelas, kita (Kemenko) diminta segera menyelesaikan revisi yang sudah bergulir secara komprehensif, ucapnya.
Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan Sekretariat Kabinet Agus Kurniawan menjelaskan salah satu perubahan utama PP 5/2021 adalah mengenai persyaratan dasar. Terdapat 6 perubahan pada persyaratan dasar yang dimulai dari penerbitan izin sesuai service level agreement (SLA), perubahan mengenai jangka waktu perbaikan oleh pelaku usaha, penyederhanaan penerbitan izin, penataan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU), dan pengaturan fiktif positif bagi pengusaha yang sudah menyelesaikan rangkaian persyaratan dan kewajiban namun izin tidak keluar sampai melewati tenggat waktu SLA maka dianggap sudah memiliki izin usaha.















