Pemerintah dalam waktu dekat segera mengesahkan revisi Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (PP 48/2019).
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati menjelaskan saat ini draf revisi sudah diserahkan kepada Menteri Sekretariat Negara dan tinggal menunggu tanda tangan Presiden Prabowo untuk disahkan. Erika menilai revisi ini peluang bagi BPH Migas dalam penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pembangunan infrastruktur migas.















