Kementerian Kehutanan tengah menyempurnakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi (PermenLHK 8/2021) dengan mempertegas kewajiban bagi pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk bertransformasi dari model bisnis tunggal (single business) menjadi skema Multi Usaha Kehutanan (MUK).
Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian Kehutanan Ilham mengatakan kewajiban beralih ke MUK akan berlaku ketika Rencana Kerja Usaha (RKU) pemegang izin berakhir. "Dalam RKU-nya misalnya sudah berakhir untuk izin-izin lama, itu diwajibkan untuk bertransformasi menjadi MUK. Banyak kebijakan kita yang memaksa untuk menjadi MUK karena tujuannya adalah untuk mengoptimalisasi pengusahaan hutan," ujarnya.















