Direktur Pembinaan Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Amehr Hakim akan menguatkan regulasi daerah serta integrasi data sebagai langkah penting mewujudkan tata kelola laut yang berkelanjutan. Hasil pemetaan yang dilakukan masyarakat belum memiliki kekuatan kebijakan sehingga belum dapat dimanfaatkan dalam penyusunan, maupun peninjauan kembali Rencana Tata Ruang (RTR).
Terdapat kebutuhan legal standing regulasi di tingkat daerah yang mengakui peta partisipatif. Ini sebagai basis meninjau kembali atau menyusun RTR, ucap Amehr.
Ia menekankan pengakuan hukum terhadap peta partisipatif menjadi krusial agar pengetahuan masyarakat lokal dapat diintegrasikan secara sah ke dalam sistem perencanaan formal nasional. Dengan demikian, data yang dihasilkan masyarakat tidak lagi berada di luar kerangka kebijakan.















