Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) mendukung kebijakan satu peta atau one map policy. Bakal ada lima regulasi yang direvisi untuk mengurai tumpang tindih aturan terkait isu pertanahan dan agraria.
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Nazib Faizal tak memerinci regulasi yang direvisi. Namun salah satunya akan menggabungkan sejumlah peraturan presiden (Perpres).
"Saat ini kita sedang menyatukan tiga perpres menjadi satu. Semuanya harus sinkron, termasuk juga interkoneksi antar aplikasi. Kadang aplikasinya banyak tapi tidak terhubung satu sama lain," kata Faizal kepada Hukumonline.















