Sejumlah upaya perlu dilakukan pemerintah untuk bisa mencapai target transisi energi menuju net zero emission pada tahun 2060 mendatang. Salah satunya dengan mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang bisa berdampak positif tidak hanya bagi capaian transisi energi namun juga sisi keekonomian.
Executive Vice President Electricity System Planning PT PLN (Persero) Warsono mengungkapkan pemerintah dapat mencontoh negara-negara di Eropa yang sukses menerapkan market support mechanism untuk mewujudkan transisi energi baru terbarukan. Caranya dengan memaksimalkan peran dari sisi supply, customer and financing. Oleh karena itu, regulasi dalam aspek keekonomian transisi energi sangat dibutuhkan bagi pelaku usaha.
“Mengapa Eropa berhasil karena adanya regulasi insentif dari pemerintah,” ucapnya.
Warsono mengungkapkan dari sisi suplai dibutuhkan sejumlah regulasi insentif dan kejelasan sertifikasi energi hijau. Insentif yang bisa pemerintah gunakan untuk menarik produsen beralih ke energi yang lebih bersih antara lain feed in tariff, production tax credit, dan carbon tax or exchange. Selain insentif, kejelasan aturan seperti halnya ketentuan tender juga harus jadi perhatian pemerintah dengan mengatur mekanismenya.