Sesuai mandat Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2021, Badan Bank Tanah (PP 64/2021) berwenang untuk menjamin ketersediaan tanah guna kepentingan sosial dan umum, pembangunan, konsolidasi lahan, pemerataan ekonomi, dan reforma agraria.
Dalam implementasinya, Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, selaku inisiator Badan Bank Tanah, bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA).
"Karena ada fungsi baru, pengembangan pertanahan untuk optimalisasi manfaat tanah. Maka karena fungsi baru, kami minta proposal kepada pemerintah Jepang (berupa) hibah untuk penguatan ini," kata Kasubdit Pengembangan Pertanahan dan Pemanfaatan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Reza Firdaus, kepada hukumonline.com.















