Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) dalam Rancangan Undang-Undang pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 2021 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas), sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (secara bersama-sama disebut sebagai UU 22/2021) mendorong reformasi kelembagaan sektor hulu migas. Salah satunya dengan membentuk Badan Usaha Khusus (BUK) Migas dan mekanisme Dana Minyak dan Gas Bumi (Petroleum Fund) sebagai pilar utama.
Dalam penguasaan dan pengelolaan sektor hulu Migas, negara perlu menunjuk badan usaha khusus, ucap Wakil Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto.
Berbeda dengan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas, BUK Migas tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai pemegang Kuasa Usaha Pertambangan yang menjalankan seluruh pengusahaan kegiatan usaha hulu. Draf RUU juga mengatur hak, kewajiban, dan akibat hukum dari kontrak yang sebelumnya di bawah SKK Migas secara otomatis beralih kepada BUK setelah lembaga ini terbentuk.















