Logo hukumonline
AIlexAnalisis HukumLegal Intelligence UpdatesPusat DataPremium Stories
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Rancangan UU Migas Rombak Kelembagaan Hulu

Share
Facebook Share Icon
Twitter Share Icon
Linkedin Share Icon
Whatsapp Share Icon
copy-paste Share Icon
image

Bacaan 1 menit

Rancangan UU Migas Rombak Kelembagaan Hulu

15 April 2026

Skala Dampak

info
image

Menengah

Sektor Terdampak

info

Energy

Lihat Semua

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) dalam Rancangan Undang-Undang pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 2021 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas), sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (secara bersama-sama disebut sebagai UU 22/2021) mendorong reformasi kelembagaan sektor hulu migas. Salah satunya dengan membentuk Badan Usaha Khusus (BUK) Migas dan mekanisme Dana Minyak dan Gas Bumi (Petroleum Fund) sebagai pilar utama.

Dalam penguasaan dan pengelolaan sektor hulu Migas, negara perlu menunjuk badan usaha khusus, ucap Wakil Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto.

Berbeda dengan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas, BUK Migas tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai pemegang Kuasa Usaha Pertambangan yang menjalankan seluruh pengusahaan kegiatan usaha hulu. Draf RUU juga mengatur hak, kewajiban, dan akibat hukum dari kontrak yang sebelumnya di bawah SKK Migas secara otomatis beralih kepada BUK setelah lembaga ini terbentuk.

Masuk ke akun Anda atau berlangganan Pro AI untuk mengakses Legal Intelligence Updates

image

Segera masuk ke akun Anda atau berlangganan Pro AI sekarang untuk Dapatkan Akses Tak Terbatas Legal Intelligence Updates Hukumonline!

Legal Updates Terkini

image

Gandeng Jamdatun dan BPKP, Kemenkeu Kebut Uji Tuntas Pengalihan Saham Whoosh

Diposting dalam 3 jam

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

More..

image

Legal Intelligence Team

image

Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Karet Nasional Jelang EUDR

Diposting dalam 14 menit

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

More..

image

Legal Intelligence Team

image

Harga Listrik Masih Dikaji, Pemerintah Tunda Pembasahan RPP Panas Bumi

Diposting 17 jam yang lalu

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

image

Legal Intelligence Team

Lihat Semua