Pemerintah mengharmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) perubahan terhadap Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2017 (PP 53/2017) tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Perubahan tersebut dilakukan sebagai penyesuaian regulasi insentif perpajakan rezim gross split.
Kita fokusnya ke mekanisme yang sudah berjalan. Revisi tersebut bersifat penyesuaian, kata Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaiman.















