Pemerintah melalui Kementerian Hukum sedang mematangkan sejumlah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah berlaku di 2 Januari 2026. Salah satu RPP yang disiapkan mengatur mekanisme keadilan restoratif (Restorative Justice RJ) yang selama ini pengaturannya masih tersebar di masing-masing lembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan Mahkamah Agung (MA).
Ketua Kamar Pidana MA, Prim Haryadi, menyampaikan bahwa MA terlibat aktif dalam proses penyusunan regulasi tersebut. MA terlibat aktif dalam penyusunan RPP Pelaksanaan KUHP dan RPP Keadilan Restoratif, serta satu Peraturan Presiden tentang Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi, ujarnya kepada Hukumonline.
Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki payung hukum yang secara komprehensif mengatur mekanisme RJ. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan kewenangan antar aparat penegak hukum kerap mengalami disharmonisasi, baik secara vertikal maupun horizontal, akibat perbedaan tafsir mengenai penerapan RJ.















