Logo hukumonline
AIlexAnalisis HukumLegal Intelligence UpdatesPusat DataPremium Stories
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Rancangan PP Benahi Regulasi Restorative Justice

Share
Facebook Share Icon
Twitter Share Icon
Linkedin Share Icon
Whatsapp Share Icon
copy-paste Share Icon
image

Bacaan 1 menit

Rancangan PP Benahi Regulasi Restorative Justice

06 Januari 2026

Skala Dampak

info
image

Menengah

Sektor Terdampak

info

Miscellaneou...

Pemerintah melalui Kementerian Hukum sedang mematangkan sejumlah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah berlaku di 2 Januari 2026. Salah satu RPP yang disiapkan mengatur mekanisme keadilan restoratif (Restorative Justice RJ) yang selama ini pengaturannya masih tersebar di masing-masing lembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan Mahkamah Agung (MA).

Ketua Kamar Pidana MA, Prim Haryadi, menyampaikan bahwa MA terlibat aktif dalam proses penyusunan regulasi tersebut. MA terlibat aktif dalam penyusunan RPP Pelaksanaan KUHP dan RPP Keadilan Restoratif, serta satu Peraturan Presiden tentang Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi, ujarnya kepada Hukumonline.

Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki payung hukum yang secara komprehensif mengatur mekanisme RJ. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan kewenangan antar aparat penegak hukum kerap mengalami disharmonisasi, baik secara vertikal maupun horizontal, akibat perbedaan tafsir mengenai penerapan RJ.

Masuk ke akun Anda atau berlangganan Pro AI untuk mengakses Legal Intelligence Updates

image

Segera masuk ke akun Anda atau berlangganan Pro AI sekarang untuk Dapatkan Akses Tak Terbatas Legal Intelligence Updates Hukumonline!

Legal Updates Terkini

image

Pemerintah Langsung Siapkan Empat Aturan Turunan UU PFII

Diposting dalam 4 jam

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

More..

image

Legal Intelligence Team

image

Pemerintah Akomodasi Eksportir BUT dan UBO Mendapatkan Fasilitas DHE SDA

Diposting 13 jam yang lalu

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

More..

image

Legal Intelligence Team

image

Pemerintah Benahi Penapisan Dokumen Lingkungan di Amdalnet dan OSS

Diposting 17 jam yang lalu

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

More..

image

Legal Intelligence Team

Lihat Semua