Pemerintah tengah mempercepat pembaruan kerangka hukum pengurusan piutang negara melalui proses harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPermenkeu) sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara (Permenkeu 240/2016). Revisi regulasi ini diarahkan untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi pemerintah dalam memanfaatkan aset sitaan, termasuk aset eks-Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), guna mempercepat pemulihan keuangan negara.
Sedang proses pembahasan di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) dan penyelarasan sejumlah ketentuan baru, ungkapKepala Seksi Kebijakan Lelang Eksekusi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Mohamad Akyas.















