Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mewacanakan pre-merger notification menjadi salah satu klausul dalam revisi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (secara bersama-sama disebut sebagai UU 5/1999).
Hal ini bertujuan agar kewajiban pelaporan kegiatan merger, konsolidasi, dan akuisisi menjadi lebih efektif. KPPU sebagai lembaga pengawas juga dapat memastikan penggabungan badan tidak bertentangan dengan aturan persaingan usaha.
Saat ini Indonesia menerapkan post-merger notification. Idealnya, KPPU dapat mengasesmen lebih dahulu dampak penggabungan tersebut bagi pasar nasional, sehingga dapat memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha.
