Rencana pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 96/2021) disambut positif pelaku usaha pertambangan. Indonesia Mining Association (IMA) mengusulkan kepada pemerintah untuk mengubah Pasal 59 ayat (1) PP 96/2021 untuk menjaga keberlanjutan investasi pertambangan.
Direktur Eksekutif IMA Djoko Widajanto mengatakan untuk dapat mencapai urgensi keberlanjutan investasi sektor pertambangan Pasal 59 ayat (1) PP 96/2021 harus direvisi. Semakin cepat diberikan perpanjangan izin usaha pertambangan semakin mampu membantu keberlanjutan penerimaan negara secara optimal dari sektor pertambangan.
Jika perpanjangan baru diberikan 5 tahun sebelum IUPK berakhir, maka tidak ada cukup waktu untuk melakukan eksplorasi dan menyiapkan infrastruktur yg diperlukan, jelas Djoko kepada Hukumonline.















