Pemerintah masih menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset). Regulasi ini bertujuan mempercepat pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana, termasuk korupsi dan pencucian uang.
Guru Besar Universitas Islam Indonesia Mudzakkir berpendapat hubungan perampasan aset tidak relevan dengan pemulihan aset dari tindak pidana korupsi. Pemulihan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi dapat dikembalikan atau dipulihkan tanpa harus ada Undang-Undang Perampasan Aset, kata dia.
Maka, lanjuta Mudzakkir, tidak ada alasan penegak hukum sulit memulihkan aset sebab dasarnya sudah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Kalau penyidik profesional, kumpulkan semua aset. Kemudian diajukan kepada pengadilan untuk dibuktikan berasal dari tidak pidana korupsi, lanjut dia.
