Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Riyono mengatakan perlu ada sinkronisasi dalam revisi Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU 19/2013) dengan regulasi pemerintahan daerah.
Harus ada sinkronisasi legislasi. Kami ingin urusan pertanian itu menjadi urusan wajib, bukan urusan pilihan, kata anggota Komisi IV DPR Riyono kepada Hukumonline.















