Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) mematangkan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha (RUU Badan Usaha). Aturan hukum ini disusun untuk menggantikan produk hukum warisan kolonial.
"Transisi. Beberapa aturan masih produk lama kolonial Hindia Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Dagang, KUH Perdata. Ini mau ditarik dan dirapikan sekalian di sini," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) AHU Widodo kepada Hukumonline.
Selain itu, RUU Badan Usaha juga akan menyelaraskan dengan sejumlah perundangan, di antaranya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (secara bersama-sama disebut sebagai UU 40/2007) hingga Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 (secara bersama-sama disebut sebagai UU 16/2001)
