Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengungkapkan sejumlah progres regulasi dari Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Diantaranya adalah Peraturan Persiden (Perpres) dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang telah masuk proses harmonisasi di Kementerian Hukum.
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) Kementerian Hukum mengonfirmasi, rapat harmonisasi atas RPP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (RPP PDP) sudah terlaksana.
Pembahasan difokuskan pada penyempurnaan aturan pelaksana dari sejumlah pasal penting, guna memastikan RPP ini selaras dengan kebijakan nasional di bidang digital serta memperkuat landasan hukum pelindungan data pribadi.















