Pemerintah terus menstimulasi pembahasan Revisi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008). Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Fifi Aleyda Yahya mengatakan setiap informasi publik perlu dibuka seluas-luasnya dengan pengecualian yang terbatas pada prinsip Maximum Access, Minimum Exemption (MALE).
Pengecualian diterapkan hanya ketika akses terhadap informasi itu akan merugikan kepentingan publik yang lebih besar. Atau jika ada alasan lain yang diatur dalam undang-undang, papar Fifi kepada Hukumonline.
