Pembahasan perubahan ketiga Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 (UU BUMN) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang dalam pembahasan intensif dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR). Sejumlah ahli dan pakar turut dilibatkan dalam memberi masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga UU BUMN (RUU BUMN) tersebut.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yuli Indrawati menyampaikan masukannya mengenai peran DPR dalam pengelolaan BUMN dalam RUU BUMN. Terdapat peran DPR, menurut Yuli, yang perlu penyesuaian dalam RUU BUMN.
Terkait keberadaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, RUU BUMN mendorong DPR untuk memberikan konsultasi kepada Menteri BUMN dan BPI Danantara dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), holding investasi dan holding operasional, serta hapus buku dan hapus tagih. Menurut Yuli, DPR seharusnya dibatasi peran untuk mengarahkan kebijakan holding BPI Danantara.















