Pemerintah berupaya mendorong Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU 32/2014). Hal yang bakal diperkuat dalam rancangan itu seperti pengelolaan laut.
"Mengatur kewenangan pengelolaan laut mulai dari 0 sampai 4 mil, kemudian 4 sampai 12 mil. Ini juga harus kami pastikan agar ada jaminan dengan wilayah laut," kata anggota Komisi IV DPR Riyono, kepada hukumonline.com.
Hal ini bersinggungan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) yang mengatur wilayah pengelolaan laut yakni paling jauh 12 mil. Maka dengan adanya regulasi itu membuat kewenangan pemerintah kabupaten/kota berkurang.















