Pemerintah Indonesia (Pemerintah) tengah mematangkan kelengkapan hukum terkait dalam skema perdagangan energi resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Pembentukan payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) masih menunggu penyelesaian proses ratifikasi perjanjian dagang.
Untuk resiprokal itu masih membutuhkan proses ratifikasi terlebih dahulu, ucap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Laode Sulaeman.















