Pemerintah menyusun Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB). Guru Besar Ilmu Hukum Ekonomi Universitas Jember sekaligus Anggota Dewan Pakar Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Ermanto Fahamsyah mengungkapkan Perpres tersebut melanjutkan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 (Inpres 6/2019) yang berakhir pada November 2024.
Inpres itu perlu diperpanjang, tapi tidak lagi dalam bentuk inpres melainkan Peraturan Presiden. Dalam perspektif hukum, ini untuk lebih memberikan kepastian hukum, kata Ermanto kepada Hukumonline.















