Logo hukumonline
AIlexAnalisis HukumLegal Intelligence UpdatesPusat DataPremium Stories
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Permenaker Baru Masukkan Hitungan Skema Hidup Layak

Share
Facebook Share Icon
Twitter Share Icon
Linkedin Share Icon
Whatsapp Share Icon
copy-paste Share Icon
image

Bacaan 1 menit

Permenaker Baru Masukkan Hitungan Skema Hidup Layak

07 November 2024

Skala Dampak

info
image

Menengah

Sektor Terdampak

info

Employment

Pemerintah segera menerbitkan skema aturan baru terkait penghitungan Upah Minimum (UM) provinsi dan kabupaten/kota tahun 2025. Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023). Rencananya dalam dua hari mendatang regulasi baru yang diterbitkan berbentuk Peraturan Menteri Ketenagakerajaan (Permenaker).

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, pemerintah tidak akan mengganti formula pada Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP 51/2023) yang selama ini jadi rujukan dalam menetapkan upah minimum. Hanya saja, pemerintah akan menjadikan komponen kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai dasar penetapan upah minimum, sesuai bunyi putusan MK.

Upah minimum ini mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Kriteria indeks tertentu inilah yang harus mengacu pada putusan MK, dan itu yang akan dipatuhi oleh pemerintah, paparnya.

Masuk ke akun Anda atau berlangganan Pro AI untuk mengakses Legal Intelligence Updates

image

Segera masuk ke akun Anda atau berlangganan Pro AI sekarang untuk Dapatkan Akses Tak Terbatas Legal Intelligence Updates Hukumonline!

Legal Updates Terkini

image

BSN Bakal Awasi Penerbitan SNI oleh LPK lewat Revisi UU Standardisasi

Diposting dalam 7 jam

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

image

Legal Intelligence Team

image

Kemenkeu Evaluasi Batas Kepemilikan Asing di Jasa Pembiayaan

Diposting dalam 4 jam

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

More..

image

Legal Intelligence Team

image

Kemenkeu Bidik Perluasan Insentif PPN Emas

Diposting 13 jam yang lalu

Skala Dampak

image

Rendah

Sektor Terdampak

image

Legal Intelligence Team

Lihat Semua