Pemerintah segera menerbitkan skema aturan baru terkait penghitungan Upah Minimum (UM) provinsi dan kabupaten/kota tahun 2025. Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023). Rencananya dalam dua hari mendatang regulasi baru yang diterbitkan berbentuk Peraturan Menteri Ketenagakerajaan (Permenaker).
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, pemerintah tidak akan mengganti formula pada Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP 51/2023) yang selama ini jadi rujukan dalam menetapkan upah minimum. Hanya saja, pemerintah akan menjadikan komponen kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai dasar penetapan upah minimum, sesuai bunyi putusan MK.
Upah minimum ini mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Kriteria indeks tertentu inilah yang harus mengacu pada putusan MK, dan itu yang akan dipatuhi oleh pemerintah, paparnya.















