Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempersiapkan regulasi baru memperkuat Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025). Salah satunya terkait implementasi keputusan fiktif positif (KPF) guna mempermudah proses perizinan usaha dan investasi.
Sebenarnya mekanisme fiktif positif sudah coba diimplementasikan secara terbatas, sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 (PP 5/2021) kata Direktur Pemberdayaan Usaha Kementerian Investasi/BKPM Delfinur Rizky Novihamzah kepada Hukumonline.
