Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Setidaknya ada lima perubahan yang bakal dilakukan, salah satunya Kominfo berwenang menyisir dan mengajukan pemblokiran akun keuangan yang digunakan untuk menampung transaksi perjudian online.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian komunikasi dan Informatika (Dirjen Aptika Kominfo) Semuel Abrijani Pangerapan menjelaskan bahwa lima poin perubahan dalam PP 71/2019 mencakup; perbaikan bagi penyelenggara sertifikat elektronik (PSrE), definisi transaksi elektronik yang memiliki resiko tinggi, kontrak elektronik internasional, dan penguatan kewenangan pencegahan penyalahgunaan konten yang dilarang.















