Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengganti Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021). Terdapat sejumlah penyempurnaan yang dilakukan secara menyeluruh guna mempercepat kemudahan berusaha dan mendorong peningkatan investasi.
Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno mengatakan ada penambahan dua bab baru dalam RPP Pengganti PP 5/2021, yakni Bab Persyaratan Dasar dan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU). Termasuk menyederhanakan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dengan pengindentifikasian nama sektor yang disesuaikan, sebagaimana pengaturan UU Cipta Kerja.
Pelaku usaha tidak lagi harus memperoleh terlebih dahulu rekomendasi dsb dari K/L/D yang sebelumnya menjadi persyaratan perizinan berusaha. Sehingga pelaku usaha bisa langsung mengajukan permohonan perizinan berusaha, sedangkan untuk pengurusan pertimbangan akan menjadi tanggung jawab dari K/L/D pengampu, papar Riyanto.















