Salah satu regulasi yang bakal mengatur pertembakauan di Indonesia ialah Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (PP 28/2024).
Pengusaha tembakau pun merasa keberatan lantaran ada beberapa hal yang diatur namun dianggap merugikan. Misalnya, kemasan polos, kemungkinan serupa dengan rokok ilegal, dan identitas rokok legal bisa hilang.
Ketua Umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan berkata pemerintah bisa membentuk peta jalan pertembakauan nasional. "Kalau begitu perlu dibuat UU Pertembakauan atau paling tidak menyusun peta jalannya. Sekali lagi harus melibatkan semua pemangku kepentingan," ucap Henry kepada hukumonline.com.















