Pengusaha modul surya menilai Pemerintah perlu mengevaluasi peraturan yang merelaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri ("TKDN") untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya ("PLTS"). Ketua Umum Asosiasi Pabrikan Modul Surya Indonesia, I Made Sandika mengatakan kebijakan tersebut belum mampu menghadirkan jumlah proyek PLTS yang diharapkan sehingga evaluasi perlu dilakukan.
"Saya mendapatkan informasi relaksasi TKDN-nya dimanfaatkan tidak optimal juga," ucapnya.
Selain itu, insentif untuk kemudahan manufaktur panel surya dalam negeri masih menjadi catatan. Menurut Sandika, meski sudah ada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk manufaktur panel surya, masih terdapat kendala seperti pembatasan kode harmonized system ("HS Code") untuk pembangunan pabrik panel surya.
