Pemerintah berencana mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) pembentukan lembaga Perlindungan Data Pribadi (PDP) pada masa kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Opsi ini dipilih jelang penerapan penuh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), serta berakhirnya masa pemerintahan Joko Widodo pada 20 Oktober mendatang.
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Nezar Patria, mengatakan Kominfo bakal menjadi lembaga pengawas data pribadi untuk sementara waktu. Setidaknya, lembaga PDP harus melewati proses transisi paling cepat enam bulan dan terlama satu tahun, sebelum akhirnya menjadi lembaga independen sebagaimana amanat UU PDP.















