Implementasi regulasi reforma agraria dinilai belum maksimal meski sudah diatur dalam Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria ("Perpres 62/2023"). Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ("ATR/BPN") Yulia Jaya Nirmawati mengatakan hal itu karena sering kali terbentur oleh peraturan di sektor lain yang setara ataupun lebih tinggi kedudukannya.
Pelaksanaan reforma agraria idealnya perlu didukung oleh kerangka regulasi yang kuat. Sepertinya masih butuh sebuah regulasi baru, kata Yulia.
