Pemerintah bersama Mahkamah Agung (MA) sedang mematangkan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) pengalihan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke MA. Beleid ini menjadi pelaksana dari Putusan MK No. 26/PUU-XXI/2023 dan bagian dari Keputusan Presiden No. 38 Tahun 2025 (Keppres 38/2025) guna menuntaskan penyatuan atap (one-roof system) paling lambat 31 Desember 2026.
Kita coba melalui perpres ini kita menjembatani bahwa status hakim bisa ada penyetaraan dengan hakim di MA, kata Panitera Pengganti Sekretariat Pengadilan Pajak, Aditya Agung Priyo Nugroho.















