Dalam pemenuhan kebutuhan listrik nasional, setidaknya 70% kapasitas listrik dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang masih menggunakan batubara (“PLTU”). Besarnya ketergantungan Indonesia terhadap PLTU mengakibatkan proses pensiun dini menjadi terhambat. Saat ini Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (“Kemenko Marves”) masih memperhitungkan besaran nilai investasi yang dibutuhkan. Terlebih jika mengacu pada data Just Energy Transition Partnerships (“JETP”) persentase kapasitas listrik hasil PLTU di Indonesia 40-50% di atas ambang batas cadangan sehat yakni 25-30% sehingga butuh dana yang sangat besar.
“Kami perlu memastikan bahwa jika kita menutupnya sekarang, kami memiliki cukup pendanaan,” ucap Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin di Jakarta.
Rachmat menjelaskan jika dalam proses pensiun dini PLTU pemerintah Indonesia dihadapkan tidak hanya masalah pembiayaan namun juga dari sisi regulasi. Hal ini menurut Rachmat yang perlu disesuaikan ke depannya. Pada rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1 Rachmat mencontohkan jika saat ini masih ada hal-hal terkait dengan persetujuan yang belum terpenuhi. Dirinya berharap hal tersebut dapat segera teratasi dan memberikan solusi yang baik bagi kedua belah pihak.
