Anggota Dewan Penasihat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Sahala Benny Pasaribu meminta Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk bisa menyelesaikan revisi Undang-Undang (UU)Anti-Monopoli, karena dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Ia menekankan perlunya pengaturan yang berdasar pada perilaku persaingan usaha ketimbang struktur pasar.
Yang diatur itu (seharusnya) bukan struktur pasar, yang diatur itu bukan monopoli, oligopoli dan sebagainya itu. Yang diatur itu sebenarnya persaingannya, perilaku di pasar. Behavior-nya itu yang perlu diatur, ucap Benny kepada Hukumonline, usai rapat dengan Komisi VI DPR RI
Selain fokus pada perilaku, Benny mengingatkan, ambang batas pangsa pasar yang jadi acuan dominasi pelaku usaha yang diatur sebesar 50 persen dan 75 persen sudah tidak relevan. Menurutnya, sistem ranking dapat menjadi pengganti ambang batas dengan melakukan penilaian berdasarkan perilaku yang melanggar UU.















