Pemerintah menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU Perkoperasian) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU 25/1992) rampung bulan depan. Pemerintah juga bakal menyiapkan regulasi turunan berupa Peraturan Pemerintah.
Awal Juni, kata Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono, kepada Hukumonline. Ia berharap undang-undang ini bisa mencakup seluruh sektor perkoperasian secara komprehensif.















