Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan ketiga Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU P2MI) untuk dibahas lebih lanjut dalam Paripurna. Total ada 29 perubahan yang telah disepakati Baleg, salah satunya mengenai ketentuan Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) di luar negeri yang mencakup penempatan, hubungan industrial, pengawasan, dan pelatihan tenaga kerja, termasuk urusan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Atnaker dirasa penting karena P2MI akan punya kepanjangan tangan secara langsung untuk fokus perlindungan pekerja migran di luar negeri. Di sisi lain juga tidak membebankan tupoksi Kementerian Luar Negeri, ungkap Tenaga Ahli Baleg DPR yang enggan disebut namanya kepada Hukumonline.
Saat ini Atnaker hanya terdapat di Abu Dhabi, Kuala Lumpur, Kuwait City, Riyadh, Amman, Bandar Seri Begawan, Damaskus, Doha, Seoul, dan Singapura. Sementara untuk Hongkong dan Jedah hanya ditangani Staf Teknis Tenaga Kerja.















