Pemerintah memulai pembahasan tahap awal Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara (RUU PRU). Beleid ini dibutuhkan sebagai bentuk kepastian hukum tata ruang udara Indonesia.
Kepala Pusat Pengkajian Strategis Penilaian dan Pengembangan Tentara Nasional Indonesia Marsda TNI Jorry S. Koloay menjelaskan urgensi pembentukan UU khusus ruang udara karena belum adanya aturan tata kelola ruang udara selama ini. Sementara tata ruang darat maupun laut cukup banyak peraturan yang sudah tersedia.
Diperlukan memang pengelolaan ruang udara ini bisa masuk di dalam policy ini karena akan mengintegrasikan pemanfaatannya. Baik yang ada di ruang udara, bersama ruang darat dan ruang laut, ucap Jorry















