Pemerintah tengah menyiapkan Pedoman Pertukaran Data Nasional sebagai panduan berbagi pakai data lintas sektor. Pedoman tersebut disusun sebagai regulasi turunan dari Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Perpres 82/2023).
Kami sedang menyusun pedoman pertukaran data yang datanya itu tidak terbatas hanya statistik dan geospasial saja, ucap Sekretariat Satu Data Indonesia Kementerian PPN/Bappenas, Dicky Rahardiantoro.
Pedoman ini dirancang untuk mengatur pertukaran berbagai jenis data, tidak terbatas pada data statistik agregat dan geospasial, tetapi juga mencakup data administratif terperinci. Pengaturannya meliputi tata cara berbagi pakai data agregat hingga data spesifik, termasuk data by name by address dan data individu yang dilindungi ketentuan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
