Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang mematangkan Rancangan Undang-Undang tentang Penilaian (RUU Penilai). Beleid yang memuat sejumlah ketentuan penting terkait profesi Penilai, ditargetkan rampung pada Kuartal ke III (Q3) tahun 2026.
Dalam perspektif hukum, pengaturan terkait profesi Penilai di dalam sebuah Undang-undang untuk menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang menggunakan jasa penilaian. Termasuk terhadap profesi Penilai itu sendiri, ungkap Direktur Penilaian DJKN Kemekeu Arik Hariyono kepada Hukumonline.















