Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Daerah (RUU BUMD) akan diselaraskan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha (RUU Badan Usaha). Menurut dia, sinkronisasi diperlukan agar pengaturan mengenai BUMD sejalan dengan kerangka regulasi badan usaha secara keseluruhan.
"Ya, pasti akan kami sinkronkan dengan RUU Badan Usaha," ujar Bima kepada Hukumonline.
Bima mengatakan, RUU BUMD akan mengatur keseimbangan fungsi pelayanan publik dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Selain itu, RUU itu akan memperbaiki pengawasan, struktur, dan tujuan BUMD agar dikelola secara profesional dan tidak menjadi sarana akomodasi politik kepala daerah.
Adapun, RUU Badan Usaha saat ini tengah digodok di Kementerian Hukum (Kemenkum). Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum Widodo mengatakan, RUU ini akan memperkuat tata kelola dan kepastian hukum badan usaha di Indonesia. Pengaturan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas badan usaha sesuai dengan standar internasional, termasuk dalam rangka proses aksesi Indonesia ke Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).















