Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempertimbangkan kembali pembahasan revisi Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (secara bersama-sama disebut sebagai UU 25/2007). Kepala Biro Hukum BKPM Andre Abraham mengatakan pembahasan tersebut guna merespon perkembangan situasi perekonomian nasional dan global yang sangat dinamis.
Kita tahun lalu sudah buat kajiannya dan Naskah Akademik (NA) tahun ini rencananya, kata Andre kepada Hukumonline.















