Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengkaji penerapan pajak progresif bagi pemegang hak atas tanah yang melanggar aturan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah. Direktur Pengendalian Hak Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan, dan Wilayah Tertentu Kementerian ATR/BPN, Andi Renald menilai, konsep pajak progresif ini akan menjadi sanksi terhadap penguasaan tanah yang melebihi batas.
"Saya kira bisa disiapkan regulasi soal itu apabila melanggar aturan atau melebihi batas penguasaan," ujar Andi.















