Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP) Kementerian Hukum tengah merampungkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penugasan Khusus Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beleid ini merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN (secara bersama-sama disebut sebagai UU 19/2003).
Sedang proses harmonisasi, RPP terkait penugasan Khusus BUMN, kata Unan Pribadi, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III (HPP III) DJPP Kementerian Hukum.















