Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah masih membahas usulan penundaan pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal yang dijadwalkan mulai 18 Oktober 2026. Dia menyebut pemerintah telah menerima surat resmi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait permohonan penundaan tersebut.
Nanti kami bahas dan akan kami umumkan (hasilnya, red) sesudahnya, ujar Airlangga.
Usulan penundaan kewajiban sertifikasi halal itu didasari ketidaksiapan sejumlah sektor industri untuk mengimplementasikannya. Airlangga tak menutup kemungkinan penundaan jika hasil pembahasan menunjukkan ketentuan tersebut belum siap diterapkan. Kita lihat saja, kata dia.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan, implementasi kewajiban sertifikasi halal tidak boleh mengganggu keberlanjutan usaha dan perekonomian. Dia mengatakan pemerintah akan mengkaji kebijakan tersebut agar sertifikasi halal tidak hanya memberikan kepastian bagi konsumen, tetapi juga bagi produsen.















