Logo hukumonline
AIlexAnalisis HukumLegal Intelligence UpdatesPusat DataPremium Stories
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag

Pemerintah Bahas Usulan Penundaan Wajib Halal

Share
Facebook Share Icon
Twitter Share Icon
Linkedin Share Icon
Whatsapp Share Icon
copy-paste Share Icon
image

Bacaan 1 menit

Pemerintah Bahas Usulan Penundaan Wajib Halal

01 Oktober 2026

Skala Dampak

info
image

Menengah

Sektor Terdampak

info

General Corp...

Lihat Semua

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah masih membahas usulan penundaan pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal yang dijadwalkan mulai 18 Oktober 2026. Dia menyebut pemerintah telah menerima surat resmi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait permohonan penundaan tersebut.

Nanti kami bahas dan akan kami umumkan (hasilnya, red) sesudahnya, ujar Airlangga.

Usulan penundaan kewajiban sertifikasi halal itu didasari ketidaksiapan sejumlah sektor industri untuk mengimplementasikannya. Airlangga tak menutup kemungkinan penundaan jika hasil pembahasan menunjukkan ketentuan tersebut belum siap diterapkan. Kita lihat saja, kata dia.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan, implementasi kewajiban sertifikasi halal tidak boleh mengganggu keberlanjutan usaha dan perekonomian. Dia mengatakan pemerintah akan mengkaji kebijakan tersebut agar sertifikasi halal tidak hanya memberikan kepastian bagi konsumen, tetapi juga bagi produsen.

Masuk ke akun Anda atau berlangganan Pro AI untuk mengakses Legal Intelligence Updates

image

Segera masuk ke akun Anda atau berlangganan Pro AI sekarang untuk Dapatkan Akses Tak Terbatas Legal Intelligence Updates Hukumonline!

Legal Updates Terkini

image

Kemenkeu Evaluasi Batas Kepemilikan Asing di Jasa Pembiayaan

Diposting dalam 6 jam

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

More..

image

Legal Intelligence Team

image

Kemenkeu Bidik Perluasan Insentif PPN Emas

Diposting 11 jam yang lalu

Skala Dampak

image

Rendah

Sektor Terdampak

image

Legal Intelligence Team

image

RPerpres EPR Atur Kewajiban Produsen Kelola Sampah Produk dan Kemasan Pascakonsumsi

Diposting 15 jam yang lalu

Skala Dampak

image

Menengah

Sektor Terdampak

image

Legal Intelligence Team

Lihat Semua