Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tengah menjaring masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU Migas) perubahan terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 (UU 22/2001) tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas). Wakil Ketua Komisi XII DPR Dony Maryadi Oekon menyatakan bahwa fokus utama revisi untuk mengembalikan ketertarikan investasi pada sektor hulu Migas.
Jadi memang yang di dalam bumi ini adalah hak dari bangsa kita. Tapi animo orang untuk mengembangkan hulu migas ini berkurang, ucap Dony kepada Hukumonline.
Dony juga memastikan membuka peluang masukan, termasuk pada aspek kelembagaan Migas. Ia tidak menutup kemungkinan pengembalian ketentuan kelembagaan seperti Badan Koordinasi Kontraktor Asing (BKKA) yang pernah diatur melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (UU 8/1971), namun dengan penyesuaian kondisi saat ini.















